SOKOGURU- Pemerintah pusat kembali menggelontorkan program bantuan sosial (bansos) dalam skala besar di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat.
Melalui penebalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Presiden Prabowo Subianto memperkuat program jaring pengaman sosial dengan tambahan bansos sembako senilai Rp400 ribu untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata atensi presiden terhadap masyarakat yang paling membutuhkan dukungan negara.
Dalam keterangannya usai rapat pimpinan di Gedung Kementerian Sosial pada Rabu (11/6/2025), Gus Ipul menyatakan bahwa penebalan bansos BPNT berupa tambahan Rp200 ribu per bulan selama Juni dan Juli telah mulai disalurkan secara bertahap.
Total penerima bantuan mencapai 18,3 juta KPM, yang merupakan bagian dari penerima program sembako nasional.
Penyaluran bansos dilakukan bersamaan dengan distribusi bansos reguler triwulan II tahun 2025, yang ditujukan kepada 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH).
Adapun hingga pertengahan Juni, penyaluran bansos telah mencapai 95,5 persen, dan menyisakan sekitar 805 ribu KPM yang masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (Burekol).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 654 ribu KPM juga merupakan penerima manfaat PKH, yang sedang disiapkan akses penyaluran secara digital.
Penyaluran bansos kali ini juga menjadi momen transisi penting dalam sistem data penerima bantuan sosial. Pemerintah resmi mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025.
Baca Juga:
Langkah ini ditempuh untuk memperbaiki akurasi data penerima, setelah sebelumnya banyak laporan bahwa penyaluran bansos tidak tepat sasaran.
Dengan DTSEN, target penerima bansos 2025 akan lebih relevan berdasarkan kondisi ekonomi riil, serta lebih terbuka untuk partisipasi masyarakat.
Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bansos atau memiliki keberatan atas data penerima kini dapat menyampaikan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos, yang diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi dan memperbaiki data bansos.
Menanggapi berbagai isu publik, Gus Ipul menepis kabar bahwa anggaran bansos dialihkan untuk program lain seperti sekolah rakyat.
Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo justru menambah anggaran bansos untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak ada masyarakat miskin yang terlewat.
"Presiden merintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan malah ditambah. Yang jadi penting buat kita adalah bansos lebih tepat sasaran," ujar Gus Ipul dalam pernyataannya.
Dengan digulirkannya penebalan bansos sembako sebesar Rp400 ribu, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, khususnya di tengah potensi tekanan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Baca Juga:
Transformasi data melalui DTSEN serta sistem sanggah terbuka melalui aplikasi Cek Bansos diharapkan memperkuat transparansi, akurasi, dan keadilan dalam program bantuan sosial 2025.
Seluruh proses ini menjadi bukti bahwa bansos tetap menjadi prioritas utama dalam strategi perlindungan sosial di era kepemimpinan Prabowo.(*)
